Profile Kota Cimahi

Kewenangan Institusional Diskopindagtan Kota Cimahi

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kota Cimahi. Keberadaan Diskopindagtan diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang Dinas Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut Diskopindagtan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan bidang KOperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.  Sebuah tugas pokok yang variatif bidang kerjanya dan tentunya memiliki tanggungjawab yang luas dan kompleks, mengingat urusan dan masalah publik terkait bidang-bidang tersebut juga sangat banyak dan kompleks pula.

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, menurut Perda yang sama, ditegaskan maka Diskopindagtan mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

  • Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.
  • Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, UMKM
  • Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kebudayaan;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertanian yang meliputi KOperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Pertanian;
  • Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.